Blok Masela dan Sumber Daya Mineral, Lailossa: Pemda Harus Siapkan SDM Lokal

AMBON, TNN – Pemerintah Provinsi Maluku mendorong agar pembangunan Blok Masela berbasis sumber daya mineral tidak hanya menjadi proyek investasi, tetapi juga memberikan ruang yang besar bagi tenaga kerja lokal, pengusaha daerah, dan pelaku UMKM.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku, Dr. Anton A. Lailossa, M.Si, mengatakan Pemda Maluku perlu bekerja sama dengan pihak pengembang untuk memastikan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) dalam pembangunan Blok Masela dapat dipenuhi dari tenaga kerja lokal.

Hal itu disampaikan Lailossa kepada wartawan di Kantor Bappeda Provinsi Maluku, Jumat (12/9/2026), terkait rencana penyerapan tenaga kerja lokal dalam pembangunan Blok Masela.

Menurut Lailossa, pembangunan Blok Masela direncanakan berlangsung dalam empat fase, yakni fase pertama 2026–2029, fase kedua 2030–2034, fase ketiga 2035–2039, dan fase keempat 2040–2045.

“Rencana aksi yang sementara kita bangun mencakup bagaimana tata kelolanya, bagaimana pengembangan SDM, bagaimana pasokan barang dan jasa, serta bagaimana aspek lingkungan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT),” ujarnya.

Ia mengatakan, Pemprov Maluku juga akan membangun koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan Blok Masela, termasuk pihak investor dan Maluku Energi.

Khusus pengembangan SDM, kata Lailossa, pemerintah ingin memastikan tenaga kerja lokal memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan proyek.

“Harapan kita adalah bagaimana pasokan tenaga kerja lokal tersebut bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan Invex,” katanya.

Tidak hanya tenaga kerja, pemerintah juga ingin memastikan masyarakat dan pelaku usaha di Maluku memperoleh manfaat ekonomi dari proyek tersebut.

“Kita harus pastikan bahwa orang Maluku, pengusaha yang berusaha di Maluku, UMKM dan lain-lain bisa terlibat dalam usaha tersebut,” tegasnya.

Jangan Sampai Kebutuhan Daerah Dipasok dari Luar

Lailossa menambahkan, kesiapan daerah tidak hanya menyangkut tenaga kerja. Berbagai kebutuhan pendukung investasi seperti tata ruang, air bersih, perumahan, pangan hingga kebutuhan barang dan jasa juga harus dipersiapkan sejak awal.

Menurutnya, Bappeda sedang menginisiasi penyusunan rencana aksi agar berbagai kebutuhan tersebut dapat dipetakan secara jelas.

“Ini kita lakukan karena kita mempunyai kepastian, sebab sudah groundbreaking pembangunan Blok Masela sumber daya mineral tersebut,” jelasnya.

Ia mengatakan, rencana aksi tersebut masih dalam proses pembahasan bersama pihak investor, Maluku Energi maupun pihak-pihak lain yang berkaitan dengan proyek.

“Dokumen ini menjadi inti dan pemersatu seluruh pihak yang terlibat. Kita lakukan karena perusahaan ini swasta, sementara regulatornya ada pada pemerintah,” katanya.

Karena itu, pemerintah akan menyiapkan regulasi dan kebijakan yang dapat menopang proyek sekaligus memastikan masyarakat lokal memperoleh kesempatan untuk terlibat.

Saat ditanya mengenai batasan tenaga kerja dari luar Maluku, Lailossa mengatakan persoalan tersebut akan dikaji secara lebih detail berdasarkan kebutuhan nyata proyek.

“Harus dilihat syarat-syarat apa yang diperlukan. Itu kita harus tunggu dari Invex. Misalkan perlu ikan, sayur, pangan dan lain-lain, syarat-syaratnya apa. Jangan sampai kebutuhan itu diambil dari luar dengan menggunakan perantara dari luar Maluku,” tegasnya.

Ia menilai Blok Masela harus dipandang sebagai peluang pasar yang besar bagi Maluku.

“Jadi kita harus pandang Blok Masela ini sebagai demand atau permintaan barang dari Provinsi Maluku. Oleh karena itu, kita harus siap,” terangnya.

Jangan Euforia, SDM Harus Disiapkan Tepat Sasaran

Terkait penyerapan tenaga kerja lokal, Lailossa menyebut Gubernur Maluku terus membuka komunikasi dengan pihak investor, khususnya menyangkut kebutuhan tenaga kerja lokal. Staf ahli gubernur juga disebut ikut melakukan komunikasi dengan pihak investor.

Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru mengambil kebijakan sebelum kebutuhan proyek benar-benar jelas.

“Kita perlahan menata lebih rinci, karena jangan sampai kita euforia dengan sesuatu yang tidak jelas. Sebuah perencanaan itu harus fokus pada sesuatu yang tepat dan jelas,” ujarnya.

Menurutnya, kebutuhan kompetensi dan jumlah tenaga kerja harus diketahui secara pasti terlebih dahulu sebelum pemerintah menentukan langkah, termasuk dalam menyiapkan pendidikan dan pelatihan.

“Jangan sampai hanya euforia saja yang mendesak kita untuk keburu melakukan sesuatu yang tidak tepat tujuannya,” ingat Lailossa.

Ia mencontohkan, pemerintah bisa saja mendorong masyarakat untuk menempuh pendidikan atau pelatihan tertentu. Namun, jika tidak didasarkan pada kebutuhan riil proyek, langkah tersebut berpotensi tidak efisien dan tidak tepat sasaran.

“Dengan begitu, kemungkinan kita bisa saja euforia untuk menyekolahkan orang dan sebagainya dengan satu tujuan yang tidak jelas. Akhirnya tidak efisien dan tidak tepat sasaran,” pungkasnya. (TNN)