Erawan: DKP Dukung Program Pemprov Maluku, Pelabuhan Perikanan Jadi Prioritas MILH

AMBON, TNN – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku menyatakan dukungannya terhadap program Maluku Integrated Logistics Hub (MILH) yang menjadi salah satu program strategis pemerintah untuk memperkuat konektivitas dan pusat logistik di kawasan timur Indonesia.

Kepala DKP Provinsi Maluku, Dr. Erawan Asikin, M.Si, mengatakan pihaknya memprioritaskan pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan dalam proyek MILH.

Menurut Erawan, proyek tersebut saat ini telah masuk dalam tahap perencanaan khusus pemerintah pusat melalui kerja sama Bappenas dan World Bank.

“Berkaitan dengan proyek tersebut, ada permintaan data perikanan, baik dari Bappeda maupun World Bank. Kita selalu menyampaikan data tersebut dalam kerangka perencanaan maupun feasibility study atau studi kelayakan yang dilakukan World Bank,” ujar Erawan Asikin kepada Metro Maluku di ruang kerjanya, Senin (31/8/2026).

Ia menjelaskan, DKP bersama Bappeda juga turut mendampingi tim World Bank melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi yang direncanakan menjadi kawasan pelaksanaan proyek MILH.

“Bukan cuma sebatas itu. Kita bersama Bappeda mendampingi World Bank ke lokasi kegiatan untuk melihat perkembangan dan memastikan tempat pelaksanaan proyek MILH dimaksud,” katanya.

Bangun Fasilitas dari Hulu hingga Hilir

Erawan menegaskan, pembangunan dalam proyek tersebut tidak hanya sebatas dermaga atau pelabuhan perikanan. Infrastruktur pendukung di darat juga akan dikembangkan untuk memperkuat aktivitas perikanan dari hulu hingga hilir.

“Tidak hanya dermaga atau pelabuhan perikanan yang akan dibangun, tetapi pembangunan juga sampai di darat, dari hulu sampai ke hilir. Artinya, kita akan membangun beberapa fasilitas, misalnya pabrik es, cold storage dan fasilitas lainnya untuk mendukung pelabuhan perikanan tersebut,” jelasnya.

Dalam proses perencanaan, DKP juga telah melakukan pemetaan terhadap aktivitas masyarakat di sekitar kawasan yang menjadi lokasi pengembangan.

Pemetaan tersebut mencakup aktivitas nelayan, pancing tonda, jalur kapal, alur pelayaran serta pergerakan kapal yang keluar masuk wilayah perairan di sekitar lokasi pelabuhan perikanan.

“Melihat tempat lokasi, kita sudah petakan sesuai aktivitas masyarakat yang ada di wilayah itu. Misalnya nelayan, pancing tonda, kapal, alur atau jalur pelayaran keluar masuk kapal pada perairan laut di sekitar lokasi pelabuhan perikanan dimaksud,” ungkapnya.

Pelabuhan Direncanakan di Waai-Liang

Terkait lokasi pembangunan pelabuhan perikanan, Erawan menyebut kawasan yang direncanakan berada dari Desa Waai hingga Desa Liang, Kecamatan Salahutu, di wilayah Pulau Ambon.

Ia mengatakan, pemetaan juga mencakup kawasan perairan di sekitar Pulau Pombo hingga perairan Desa Haruku.

“Depan Desa Waai ada Pulau Pombo sampai ke perairan Desa Haruku. Kawasan laut seputar itu sudah kita petakan dan menginformasikan ruang laut tersebut,” ujarnya.

Erawan menegaskan, pembangunan pelabuhan perikanan dalam proyek MILH tidak hanya memberikan manfaat bagi wilayah tertentu di Maluku. Seluruh wilayah Maluku diharapkan dapat mendukung keberadaan infrastruktur tersebut.

Menurutnya, konsep MILH memiliki cakupan yang lebih luas karena hub logistik tersebut tidak hanya melayani Maluku, tetapi juga mendukung konektivitas wilayah Indonesia Timur hingga Papua Selatan dan daerah lainnya.

“Pelabuhan perikanan tidak sampai di Laut Seram Bagian Barat, tetapi semua wilayah yang ada di Provinsi Maluku mendukung pembangunan pelabuhan perikanan tersebut. Karena hub itu bukan saja Maluku, tetapi menyangkut semua yang ada sampai ke Papua Selatan dan daerah lain di wilayah bagian timur Indonesia,” tandasnya.

Forum Pengawasan Perkuat Sinergi

Sementara itu, terkait pembentukan Forum Koordinasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Erawan mengatakan pengawasan terhadap aktivitas di laut membutuhkan keterlibatan banyak pihak.

Ia menyebut DKP, masyarakat adat, pemerintah desa yang menjalankan aturan sasi, Kepolisian Perairan, TNI Angkatan Laut, Bakamla, PSDKP hingga Bea Cukai dan karantina memiliki peran masing-masing dalam aktivitas pengawasan di laut.

“Kalau kita bicara pengawasan laut, banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Contohnya kita dalam hal ini DKP, masyarakat adat, pemerintah desa yang biasanya membuat sasi, Polair, Angkatan Laut, Bakamla, PSDKP, Bea Cukai kalau ada kegiatan ekspor, dan kalau kapal baru datang dari luar, ada karantina. Jadi banyak pihak beraktivitas di laut,” jelasnya.

Menurut Erawan, forum tersebut menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi, sinergi dan kerja sama antarlembaga agar pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dapat berjalan lebih efektif.

“Forum ini merupakan salah satu bagian untuk berkoordinasi, bersinergi dan adanya kerja sama yang baik dan efektif,” katanya.

Ia berharap seluruh pihak yang beraktivitas di sektor kelautan dan perikanan dapat saling berkoordinasi, berbagi informasi serta membangun sinergi untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan aktivitas kelautan dan perikanan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. (TNN)