Kasrul: Gubernur Berupaya Bertemu Menteri Kehutanan Bahas Masyarakat Pegunungan Manusela

AMBON, MM — Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa tengah berupaya melakukan pertemuan dengan Menteri Kehutanan di Jakarta guna menyampaikan persoalan yang dihadapi masyarakat pegunungan di kawasan Manusela, Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah.

Hal tersebut disampaikan Asisten II Setda Provinsi Maluku, Dr. Kasrul Selang, M.Si., kepada wartawan usai menerima perwakilan aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Maluku, Kamis (20/8/2026).

Kasrul mengatakan, Gubernur Maluku memiliki komitmen kuat dalam menjaga dan memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di Maluku, termasuk masyarakat adat yang berada di wilayah pegunungan Seram Utara, kawasan Manusela.

Menurutnya, komitmen tersebut juga diwujudkan melalui upaya mendorong percepatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang hak-hak masyarakat adat di Provinsi Maluku.

“Gubernur sangat menjaga hak-hak adat di negeri-negeri adat yang ada di Maluku, termasuk masyarakat adat di wilayah pegunungan Seram Utara, kawasan Manusela,” ujar Kasrul.

Ia menjelaskan, persoalan yang dirasakan masyarakat pegunungan Manusela merupakan bagian dari aspirasi masyarakat yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

“Di usia 81 tahun kemerdekaan, kita semua mengalami hal yang sama. Pasti ada kekecewaan dan merasa belum mendapatkan keadilan serta pelayanan yang merata. Terutama basudara kita yang ada di pegunungan Manusela, mereka pasti merasa kecewa dan belum merasakan keadilan,” katanya.

Belum Bentuk Tim Percepatan

Terkait rencana pembentukan tim percepatan penyelesaian persoalan masyarakat pegunungan kawasan Manusela, Kasrul menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah belum membentuk tim khusus.

Namun, kata dia, Pemerintah Provinsi Maluku telah melakukan koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait, termasuk otoritas kawasan Taman Nasional Manusela.

“Kita belum membentuk tim percepatan, tetapi kita sudah berkoordinasi lintas sektor dengan instansi terkait, terutama dengan otoritas Taman Nasional Manusela untuk secara bersama-sama menyelesaikan persoalan tersebut,” jelasnya.

Kasrul menambahkan, pertemuan dengan para pihak terkait akan dilakukan untuk membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan masyarakat adat di kawasan pegunungan Manusela. Pertemuan yang sebelumnya direncanakan pada 24 Agustus 2026 tersebut akan dijadwalkan kembali pada September 2026.

Aksi Demonstrasi Berjalan Kondusif

Kasrul juga mengakui adanya aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat. Namun, menurutnya, aksi tersebut berlangsung secara umum dalam kondisi aman dan tidak menimbulkan gangguan berarti.

“Memang ada riak-riak kecil, tetapi semuanya dapat diatasi dengan baik,” ungkapnya.

Mewakili Pemerintah Provinsi Maluku, Kasrul menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran kepolisian, mulai dari Polsek Sirimau, Polresta Ambon dan PP Lease, Kesbangpol, Satpol PP Provinsi Maluku, serta rekan-rekan pers yang telah membantu mengawal jalannya aksi demonstrasi hingga selesai.

Ia berharap komunikasi dan koordinasi antara pemerintah, masyarakat adat, serta pihak terkait dapat terus dibangun sehingga persoalan di kawasan pegunungan Manusela dapat diselesaikan secara baik dan mengedepankan kepentingan masyarakat. (TNN)