Manifest Bukan Sekadar Administrasi, Huwae: Basis Utama Keselamatan Penumpang
AMBON, TNN – Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Drs. Semmy Huwae, M.Si, menegaskan bahwa manifest angkutan penyeberangan bukan sekadar dokumen administratif, tetapi menjadi salah satu instrumen penting dalam menjamin keselamatan penumpang dan mencegah terjadinya kelebihan muatan kapal.
Penegasan itu disampaikan Huwae saat menutup kegiatan Sosialisasi Penguatan Kepatuhan dan Akurasi Data Manifest Angkutan Penyeberangan di Provinsi Maluku, yang digelar di Kantor PT ASDP Indonesia Ferry Ambon, September 2026.
Menurut Huwae, manifest merupakan dokumen resmi yang memuat data penumpang maupun barang yang tercatat dalam suatu perjalanan transportasi.
“Manifest adalah basis data utama keselamatan dan alat kontrol utama dalam mencegah kelebihan muatan di atas kapal,” tegas Huwae.
Ia memberikan apresiasi kepada PT ASDP Indonesia Ferry Ambon yang telah menginisiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, sosialisasi ini menjadi langkah penting dalam mendorong pelayanan transportasi penyeberangan yang semakin modern, transparan dan akuntabel.
“Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PT ASDP Indonesia Ferry Ambon yang telah menginisiasi acara yang sangat penting ini,” ujarnya.
Huwae menilai kegiatan tersebut merupakan sebuah lompatan menuju pembenahan tata kelola transportasi penyeberangan di Maluku. Namun, ia mengingatkan bahwa sosialisasi tidak boleh berhenti sebatas forum diskusi.
“Mantan Kadispora Maluku ini menegaskan, kegiatan ini bukan akhir dari tugas bersama, tetapi menjadi awal dari implementasi nyata di lapangan.”
Karena itu, Huwae meminta seluruh pihak yang terlibat, mulai dari operator, petugas loket, KSOP, hingga pengguna jasa, meningkatkan kepatuhan dan kedisiplinan dalam melakukan input data penumpang maupun kendaraan.
Data tersebut, kata dia, harus dicatat secara real time dan akurat sehingga dapat menjadi dasar pengawasan keselamatan pelayaran.
Ia juga menekankan pentingnya keberanian seluruh petugas untuk menolak segala bentuk manipulasi data manifest.
“Harus berani menolak segala bentuk praktik manipulasi data manifest demi keselamatan bersama,” tegasnya.
Huwae berharap kepatuhan terhadap pencatatan manifest dapat menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan keselamatan angkutan penyeberangan di Maluku.
“Hanya dengan kepatuhan yang tinggi kita dapat mewujudkan zero accident dalam penyelenggaraan angkutan penyeberangan di Bumi Raja-Raja ini,” katanya.
Kegiatan yang dibuka oleh GM ASDP Ambon, Sigit Purwanto, tersebut turut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan dan mitra terkait, termasuk ASDP, Jasa Raharja, KSOP, BPTD Maluku serta pihak yang berkaitan dengan layanan penjualan tiket secara daring.
Selain pemaparan materi, kegiatan juga diisi dengan sesi tanya jawab dan diskusi bersama untuk mengidentifikasi berbagai persoalan sekaligus mencari alternatif solusi dalam memperbaiki tata kelola sektor perhubungan, khususnya angkutan penyeberangan di Maluku.
Huwae berharap hasil sosialisasi tersebut dapat diterapkan secara konsisten sehingga sistem manifest tidak hanya menjadi persyaratan administratif, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen pengawasan dan perlindungan keselamatan penumpang di lapangan. (TNN)