Proyek MILH Mengalami Kemajuan, Lailossa: Pembiayaannya Didukung Oleh World Bank

AMBON, TNN - Upaya pemerintah Provinsi Maluku untuk membangun  pelabuhan  perikanan dan logistik standar internasional di kawasan timur Indonesia di Provinsi Maluku, telah mengalami kemajuan  yang  nyata, bahkan  mendapat  dukungan dari pemerintah pusat melalui kerja Sama   Bappenas  dengan  world  bank atau bank dunia.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku, Dr. Anton  A.  Lailossa, M.Si kepada timurnusantaranews di ruang kerjanya,  Rabu   ( 26/8/2026 ).

Lailossa menjelaskan, proyek  Maluku Integrated Logistic Hub ( MILH ) telah mengalami kemajuan  yang luar biasa, karena pemerintah pusat melalui Bappenas telah menyampaikan surat kepada world bank (bank dunia )untuk didahulukan  melakukan feasibilitystady atau study kelayakan.

Selain itu, kata Lailossa, rujukan surat tersebut segera  membuat dan  mewujudkan pembiayaannya  agar dilakukan pada tahun  2027 mendatang, dan menjamin  proyek tersebut masuk dalam daftar blue book atau daftar pinjaman  republik Indonesia terhadap pinjaman luar negeri.

“ Rencananya  kalau  feasibilitystady  atau study  kelayakan yang dilakukan awal  rampung, maka akan dilakukan   groundbreaking  peletakan batu pertama pembangunan pelabuhan logistik standar internasional  tersebut  pada tahun 2027 mendatang,” Ujarnya.

Itu berarti, lanjutnya, terdapat kemajuan yang luar biasa pada pembangunan proyek  MILH tersebut.

Dalam proses tersebut, kata Lailossa tentu mengalami tantangan kedepan , tantangan itu merupakan  hal  biasa,  dan yakin sungguh bahwa dibalik tantangan pasti mengalami kemajuan yang luar biasa.

Proyek MILH  bukan lagi merupakan isu, tapi sudah menjadi program perencanaan  nasional, dan kemudian dibahas secara khusus untuk  ada lembaga yang menjadi pembiayaan kelanjutan proyek tersebut.

Lailossa mengakui bahwa, kalau proses ini sudah didahulukan ,  maka kita sudah berada pada tahap lanjutan yang jauh lebih maju.

“ Perubahan nama proyek   MIP menjadi  MILH, bukan dilakukan oleh pemerintah  Provinsi Maluku, tapi  melalui world bank , Bapenas dan pemerintah pusat melalui diskusi, maka yang  tepat  adalah  perubahan   logistik,” katanya.

Perubahan nama , lanjutnya, bukan berarti proyek kemungkinan tidak  proses lanjut, namun isu itu tidak benar karena proyek tersebut sudah masuk dalam pembahasan khusus secara nasional.

“ Kalau ada isu bahwa proyek MILH kemungkinan mandek karena adanya berubahan nama proyek tersebut, itu isu yang tidak benar,” tegasnya.

Lailossa menekankan bahwa, kalau tidak ada kemajuan kenapa ada perubahan nama proyek tersebut di tingkat pusat, itu  artinya isu isu  yang disampaikan itu  tidak benar alias hoaks

Disinggung tentang lokasi yang dipusatkan pada pembangunan MILH, Ia menjelaskan lokasi  ditetapkan  oleh  world bank melalui feasibilitystudy atau study kelayakan

“ Bank Dunia menetapkan lokasi di Pulau Ambon, karena tempat strategi mudah terjangkau dan prasarana pendukung mudah dan tersedia,” katanya.

Ditanya tentang sigap Bappeda Provinsi Maluku  terhadap proyek MILH , Lailossa memaparkan, adanya Projeck  Manajemen Opice ( PMO) yang  ketuannya  Pak Lino, Bappeda  ada di  dalamnya untuk membantu proses perencanaan,  menjembatani kebutuhan yang diperlukan oleh pemerintah pusat maupun world bank .

Lailossa mengakui bahwa, Gubernur Maluku tidak segampang  menyampaikan sesuatu yang sifatnya  menggebu  gebu, Pak Gubernur  selalu kerja keras , dan melakukan  terobosan  ke pusat sampai  tingkat internasional

“ Itulah kinerja Gubernur Maluku bekerja dengan bukti dan  berjuang  tanpa mengenal lelah untuk kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku,” kilahnya. (TNN)